Artikel ini menyajikan contoh aplikasi goal programming pada masalah makroekonomi regional. Teorinya tersaji pada link berikut :
Target Tercapainya Kebijakan Fiskal, Ketenagakerjaan, Investasi dan Ekspor di Jawa Barat
Yuhka SundayaAbstract. Penelitian ini bertujuan untuk [1]menentukan nilai output optimal sektor pertanian, industri manufaktur, bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa di Jawa Barat; [2] menganalisis tingkat pemanfaatan output sektor pertanian, industri manufaktur, bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa di Jawa Barat; dan [3] mengukur target tercapainya surplus/defisit anggaran pemerintah, penyerapan tenaga kerja, investasi dan permintaan ekspor di Jawa Barat. Dengan menggunakan program tujuan ganda maka disimpulkan bahwa [1] output sektor pertanian, industri manufaktur, bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa – jasa masing-masing harus mengalami kenaikan sebesar 1.29 miliar, 0.8 miliar, 7.75 miliar, 0.93 miliar dan 1.016 miliar rupiah untuk memenuhi keempat target yang ditetapkan, [2] output sektor pertanian, industri manufaktur, bangunan/konstruksi, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran telah dimanfaatkan 100 persen, hanya sektor jasa-jasa yang outputnya dimanfaatkan oleh kegiatan perekonomian sebesar 97 persen, dan [3] dilihat dari pencapaian target, menunjukkan bahwa target penyerapan tenaga kerja dapat dicapai oleh perekonomian Jawa Barat, sedangkan investasi dan permintaan ekspor berbagai komoditi mampu melebihi target. Dan disimpulkan pula bahwa pemerintah menggunakan strategi kebijakan fiskal ekspansioner yang dibuktikan dengan adanya anggaran pemerintah yang belum tercapai sebesar 12.77 milyar rupiah.
1. Latar Belakang
Perekonomian Jawa Barat selama ini memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Tidak hanya melalui sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)nya saja, akan tetapi selama ini Propinsi Jawa Barat telah menjadi tumpuan banyak penduduk untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Kebijakan ekonomi pemerintah memegang peranan penting di dalam mempertahankan prestasi ekonomi Jawa Barat. Oleh karena itu, pemerintah yang secara umum berfungsi sebagai alokator sumberdaya, dinamisator dan stabilisator dan distributor dituntut untuk menyusun kebijakan ekonomi yang tepat.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dalam mengukur prestasi suatu perekonomian. Walaupun berdasarkan indikator ini kita tidak dapat melihat kinerja perekonomian dalam aspek distribusi atau pemerataan pendapatan. Sehingga, sekurang-kurangnya pemenuhan kesempatan kerja dalam perekonomian merupakan pendekatan untuk menciptakan pemerataan pendapatan.
Pemerintah memiliki fungsi sebagai dinamisator perekonomian melalui kebijakan perpajakan, subsidi dan instrumen pengeluaran lainnya. Karenanya alokasi anggaran pemerintah harus didistribusikan secara optimal. Banyak penelitian dengan menggunakan program tujuan ganda yang bertujuan untuk mencari solusi optimum. Menurut Taha (1997) dan Nasendi (1985) sebenarnya program tujuan ganda tidak perlu atau tidak harus mencari nilai optimum, yang lebih moderat adalah program tujuan ganda dapat mencapai nilai tujuan yang efisien.
Dariah dan Sundaya (2005) mencoba melakukan simulasi kebutuhan investasi di Jawa Barat dalam upaya memenuhi target pertumbuhan beberapa sektor riil yang dilansir mampu meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Hasil akhirnya, pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa disarankan untuk tumbuh di atas 200 persen agar mampu meningkatkan pendapatan buruh tani dan penduduk miskin kota dan desa di Jawa Barat hingga minimal pendapatan rumah tangga ini per bulan mencapai Rp1 600 000.
Mencermati exixting condition perekonomian Jawa Barat saat ini, nampaknya rekomendasi hasil simulasi tersebut membutuhkan waktu lama karena investasi terkait dengan penyediaan berbagai infrastruktur sebagai insentif bagi investor. Bagaimanapun, saat ini pemerintah memiliki keterbatasan di dalam hal penerimaan dan kapasitas perekonomian secara umum. Karenanya keterbatasan ini menuntut adanya prioritas-prioritas di dalam kebijakan ekonomi.
2. Rumusan Masalah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki semangat untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. Sasaran tahun 2008 sebagai upaya untuk mencapai akselerasi pembangunan ekonomi tersebut adalah :
[1] Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) minimal 4,5 % per tahun
[2] Kemiskinan kurang dari 9 juta jiwa
[3] Pengangguran 6,5%-7,5% per tahun
[4] Minat dan realisasi investasi bertambah sampai 10-12 % per tahun
[5] Kontribusi peran KUKM terhadap PDRB meningkat
[6] Indek gini Jabar berada di bawah 0,28
[7] Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah
Kendala yang relevan dengan tujuan tersebut adalah kapasitas produksi sektor produktif. Selam krisis ekonomi intermediasi bank terhadap sektor riil semakin renggang dan beberapa sektor produktif mengalami penurunan di dalam outputnya.
Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini membatasi masalah dengan pertanyaan berikut :
"Bagaimanakah target tercapainya kebijakan fiskal, ketenagakerjaan, investasi, dan ekspor di Jawa Barat ?"
3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini secara spesifik adalah :[1] Menentukan nilai output optimal sektor pertanian, industri manufaktur, bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa di Jawa Barat;
[2] Menganalisis tingkat pemanfaatan output sektor pertanian, industri manufaktur, bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa di Jawa Barat; dan
[3] Mengukur target tercapainya surplus/defisit anggaran pemerintah, penyerapan tenaga kerja, investasi dan permintaan ekspor di Jawa Barat.
4. Kerangka Teori
4.1 Peran dan Fungsi Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengumpulan dana yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana mengalokasikan sumber daya finansial tersebut. Pada tataran operasional, kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dari sisi permintaan yang berkaitan dengan besaran anggaran, dan dapat dipakai untuk mencapai target output, angka pengangguran dan inflasi pada tingkat tertentu. Dengan demikian kebijakan fiskal meliputi dua aspek utama, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran dari budget pemerintah. Budget atau anggaran negara (APBN) merupakan wadah dimana kebijakan fiskal (pajak, pengeluaran, subsidi, proses alokasi dana) diinformasikan dan dijabarkan secara legal sebagai kebijakan negara (Depkeu, 2001).
Menurut Branson (1989; 75) kebijakan fiskal secara umum dinyatakan sebagai kebijakan bagaimana mengelola permintaan. Pada tataran operasional, kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dari sisi permintaan berkaitan dengan besaran anggaran (struktur pajak, belanja pemerintah, dan subsidi) yang dapat dipakai untuk mencapai target output, angka pengangguran, dan inflasi pada level tertentu. Dengan demikian tujuan dari kebijakan fiskal ini (yang tentunya bersama-sama dengan kebijakan moneter) adalah untuk memelihara output mendekati full employment dan stabilitas tingkat harga (keseimbangan internal untuk kaus perekonomian tertutup). Munculnya excess demand akan menyebabkan inflasi, sedangkan ketidakcukupan dalam permintaan akan menimbulkan pengangguran secara temporer dan deflasi.
Berdasarkan arah perubahan nilai variabel target yang menjadi tujuan kebijakan, ada kebijakan yang bersifat ekspansi dan kontraksi. Kebijakan ekspansi yaitu kebijakan ekonomi makro yang mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi, yang umumnya diambil pada masa-masa perekonomian yang menghadapi banyak pengangguran dan kapasitas produksi nasional belum dalam pemanfaatan penuh. Sedangkan kebijakan kontraksi sebaliknya mempunyai tujuan untuk menurunkan kegiatan ekonomi, yang umumnya dilakukan pada masa-masa perekonomian dalam keadaan overemployment, yaitu keadaan dimana permintaan agregat melampaui besarnya kapasitas produksi nasional.
Kebijakan fiskal mempunyai empat fungsi atau tujuan utama, yaitu (Arief, 1996).
1. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini menemukan keseimbangan yang tepat dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Dengan kata lain, fungsi ini berkaitan dengan cara pemerintah membelanjakan anggaranya ditinjau dari sudut sektor maupun daerah.
2. Fungsi Redistribusi. Fungsi ini melakukan proses redistribusi kekayaan dan pendapatan antara golongan ekonomi dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.
3. Fungsi Stabilitasi. Fungsi Stabilitasi menentukan arah pertumbuhan dan kestabilan perekonomian nasional. Sehingga kebijakan fiskal adalah bagaimana menciptakan kondisi sehingga perekonomian dapat mengarah ke pemanfaatan sumberdaya secara penuh (full employment)
4. Fungsi Dinamisasi. Fungsi dinamisasi diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu seperti pemekaran kota dengan jalan antara lain memindahkan pusat kegiatan pemerintah daerah kelokasi baru, artinya pemerintah merencanakan dan memodali pembangunan dan paling bertanggung jawab dalampelaksanaannya dan berhak melakukan apasaja yang menurutnya pantas ditempuh demi pembangunan.
Penelusuran pengaruh APBN pada perekonomian nasional dapat dilakukan setidaknya melalui tiga jalur yaitu kebijakan sisi penerimaan (revenue policy), kebijakan pengeluaran (expenditure policy), dan kondisi keseimbangan anggaran yang bisa defisit, surplus atau berimbang (Depkeu, 2001).
Anggaran negara menjadi hal yang menjadi permasalahan ketika pengerluaran melebihi penerimaannya atau yang dikenal dengan defisit anggaran. Defisit tersebut harus dapat diatasi dengan mencari sumber pembiayaan defisit baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mencari pinjaman atau berutang merupakan salah satu cara dan sekaligus cara yang diterapkan Indonesia untuk menutup defisit.
4.2. Utang Pemerintah
Pembiayaan defisit dengan utang merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh negara-negara dalam upaya mempertahankan kelangsungan anggarannya. Selain dengan utang, pembiayaan defisit dapat ditempuh dengan cara menjual aset negara dan memperoleh bantuan bantuan atau grant. Utang pemerintah untuk menutup defisit tersebut bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri.Utang Dalam Negeri
Utang dalama negeri dapat dibedakan atas (Dornbusch dan Fischer, 1987): 1. Pinjaman langsung ke masyarakat berupa penjualan obligasi sehingga pemerintah memperoleh dana dari masyarakat.
2. Penjualan obligasi di pasar internasional
3. Pencetakan uang(money printing)
Dampak dari masing-masing utang tersebut akan berbeda efeknya pada kinerja makroekonomi.
Utang Luar Negeri
Utang luar negeri yang diperoleh selama ini berasal dari negara negara lain (bilateral) dan pinjaman dari beberapa lembaga keuangan internasional maupun dari kelompok-kelompok negara tertentu (multilateral). Utang luar negeri yang diperoleh biasanya disertai dengan komitmen-komitmen tertentu yang dinyatakan dalam memorandum of understanding (MOU).4.5. Studi Sebelumnya
Dariah dan Sundaya (2005) pernah melakukan penelitian yang bertujuan untuk 1] mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi produktif yang berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan buruh tani dan golongan pendapatan rendah desa dan kota di Propinsi Jawa Barat (leading sectors), 2] mengestimasi besarnya investasi yang dibutuhkan oleh leading sektor tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tingkat pendapatan yang sesuai dengan tuntutan dalam Millenium Development Goals, dan 3] menentukan bentuk dan arah investasi yang efektif. Dengan menggunakan pendekatan Social Accounting Matrices tahun 2002 yang dikombinasikan dengan hasil survey, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan output leading sektor yang bias terhadap kenaikan pendapatan buruh tani secara simultan memberikan dampak paling besar pula terhadap kenaikan pendapatan golongan pendapatan rendah desa dan kota di Propinsi Jawa Barat. Dengan mengarah pada perbaikan kesejahteraan penduduk miskin melalui kenaikan pendapatan, hasil simulasi menunjukkan dibutuhkan investasi di sektor pertanian, sektor industri makanan, minuman & tembakau, sektor bangunan & konstruksi, sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasa-jasa secara berurutan sebesar Rp.44 078 juta, Rp.1 412 516 juta, Rp.70 906 852 juta, Rp.1 236 025 juta, dan Rp.137 684 juta. Dengan struktur investasi sektoral itu, pertumbuhan output kelima sektor di atas akan meningkat secara berurutan sebesar 240%, 260%, 296%, 272% dan 256%. Hasil akhirnya, pendapatan buruh tani menjadi sebesar Rp.291 382 per kapita per bulan dan pendapatan golongan pendapatan rendah dan desa menjadi lebih besar lagi yang secara berurutan menjadi sebesar Rp.1 018 968 dan Rp.833 092 per kapita per bulan. Untuk sektor pertanian, bentuk dan arah investasi lebih baik diarahkan untuk inovasi aspek kelembagaan, untuk sektor industri, makanan, minuman & tembakau lebih baik investasi diarahkan untuk riset diversifikasi utilisasi produk-produk pertanian menjadi makanan olahan yang beragam, untuk sektor perdagangan hotel & erstoran sebaiknya investasi diarahkan pada penataan kawasn perdagangan yang tepat dan optimal, untuk sektor bangunan dan konstruksi sebaiknya investasi diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendesak untuk disediakan dan investasi di sektor jasa-jasa sebaiknya diarahkan pada terbentuknya lembaga yang dapat mentransfer teknologi kepada petani.
5. Metode Penelitian
5.1. Model Ekonomi
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari tabel Neraca Sosial Ekonomi Jawa Barat tahun 2002 (updating). Untuk memperoleh nilai yang efisien, maka penelitian ini mengaplikasikan program tujuan ganda (multiple goal programming) yang mana praktek perhitungannya dibantu dengan program komutasi LINDO. Program tujuan ganda dapat memberikan model ekonomi yang lebih realistis. Kenyataannya setiap target atau rencana tidak sepenuhnya tercapai. Karena program ini concern dengan isu tersebut, maka tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya relevan dengan program tujuan ganda atau goal programming. Model ekonomi dengan program tujuan ganda selengkapnya disajikan sebagai berikut :
Tujuan :
Minimisasi : Z = DU1 + DU2 + DU3 + DU4
Dimana :
DO1 = Target penyerapan tenaga kerja yang berlebih
DU1 = Target penyerapan tenaga kerja yang tidak tercapai
DO2 = Target investasi swasta yang berlebih
DU2 = Target investasi swasta yang tidak tercapai
DO3 = Target ekspor yang berlebih
DU3 = Target ekspor yang tidak tercapai
DO4 = Target surplus/defisit pengeluaran pemerintah yang berlebih
DU4 = Target surplus/defisit pengeluaran pemerintah yang tidak tercapai
Xi = sektor ke i, untuk i = 1, 2, 3, 4, dan 5;
ai, bi, ci, di, ei, fi, gi, hi, ii, dan ji adalah koefisien.
5 sektor ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Pertanian
2. Industri Manufaktur
3. Bangunan/Kontruksi
4. Perdagangan, Hotel & Restoran
5. Jasa-Jasa
Tabel 1. Tabel Input – Output Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 (miliar rupiah)
DO1 = Target penyerapan tenaga kerja yang berlebih
DU1 = Target penyerapan tenaga kerja yang tidak tercapai
DO2 = Target investasi swasta yang berlebih
DU2 = Target investasi swasta yang tidak tercapai
DO3 = Target ekspor yang berlebih
DU3 = Target ekspor yang tidak tercapai
DO4 = Target surplus/defisit pengeluaran pemerintah yang berlebih
DU4 = Target surplus/defisit pengeluaran pemerintah yang tidak tercapai
Xi = sektor ke i, untuk i = 1, 2, 3, 4, dan 5;
ai, bi, ci, di, ei, fi, gi, hi, ii, dan ji adalah koefisien.
5 sektor ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Pertanian
2. Industri Manufaktur
3. Bangunan/Kontruksi
4. Perdagangan, Hotel & Restoran
5. Jasa-Jasa
Sesuai dengan penelitian sebelumnya, 5 sektor ekonomi tersebut ditonjolkan karena peranannya yang signifikan di dalam perekonomian Jawa Barat terkait dengan peningkatan pendapatan penduduk miskin.
5.2. Data
Tabel 1 menyajikan data yang akan digunakan dalam proses estimasi untuk menjawab tujuan penelitian yang ditampilkan dalam bentuk yang analog dengan input- output. Selengkapnya disajikan sebagai berikut.Tabel 1. Tabel Input – Output Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 (miliar rupiah)
Sumber : BPS, data diolah
Keterangan :
RHS = right hand side atau nilai sisi sebelah kanan dari setiap variabel
Tabel 2. Nilai Output Sektor Produktif yang Optimal di Jawa Barat
Sumber : Hasil Estimasi
Tabel 3. Tingkat Pemanfaatan Output Sektor Produktif, Jabar
Sumber : Hasil Estimasi
Tabel 4. Pencapaian Target Kebijakan Fiskal, Ketenagakerjaan, Investasi dan Ekspor (miliar rupiah)
Sumber : Hasil Estimasi
Keterangan :
DU = target yang tidak tercapai (-)
DepKeu. 2001. Mempertahankan Kelangsungan Anggaran Negara. Tim Asistensi Menteri Keuangan, Jakarta.
Dariah dan Sundaya. 2004. Kajian Sektor-Sektor Ekonomi yang Berdampak Signifikan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin di Jawa Barat (Pendekatan Social Accounting Matrices). dipresentasikan dalam Seminar BAPPEDA Jawa Barat Bandung. 15 Desember 2005
Dumairy, 1997. Perekonomian Indonesia. Penerbit Airlangga, Jakarta
Nasendi dan Anwar, 1985. Program Linier dan Dan Variasinya. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
Taha, H. 1997. Operations Research an Introduction Sixth Edition. Prentice-Hall International. London.
Keterangan :
RHS = right hand side atau nilai sisi sebelah kanan dari setiap variabel
6. Hasil dan Pembahasan
Hasil estimasi model ekonomi yang meminimisasi target penyerapan tenaga kerja, investasi, permintaan ekspor, dan surplus/defisit anggaran yang masing-masing belum tercapai dengan syarat ikatan ketersediaan output sektor produktif dan bahan baku impor menghasilkan berapa besarnya pertambahan output sektor produktif yang harus ditingkatkan, sisa output yang tidak terpakai dan terakhir besarnya target yang tidak tercapai atau yang melebihi target.
6.1. Output Sektor Pertanian, Industri Manufaktur, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan, Hotel & Restoran Serta Jasa yang Optimal
Nilai output sektor produktif untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan ditampilkan dalam tabel 2.Tabel 2. Nilai Output Sektor Produktif yang Optimal di Jawa Barat
|
Sektor
Produktif |
Perubahan (miliar rupiah) |
|
Pertanian (X1) |
1.296207 |
|
Industri Manufaktur (X2) |
0.802553 |
|
Bangunan/Konstruksi (X3) |
7.751132 |
|
Perdagangan, Hotel dan Restoran (X4) |
1.016017 |
|
Jasa-Jasa (X5) |
0.930345 |
Berdasarkan tabel 2 dinyatakan bahwa output sektor sektor produktif atau PDRB menurut lapangan usaha direkomendasikan untuk mengalami kenaikan sebesar 11.79 miliar rupiah dari periode sebelumnya. Sektor bangunan dan konstruksi yang menurut Dariah dan Sundaya (2005) memiliki dampak besar terhadap kenaikan pendapatan penduduk miskin nampaknya harus tumbuah lebih besar dibandingkan dengan sektor produktif lainnya. Output sektor ini harus meningkat sebesar 7.75 miliar rupiah. Sedangkan untuk sektor pertanian, industri manufaktur, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa harus mengalamai kenaikan masing-masing sebesar 1.29 triliun, 0.8 triliun, 1.0168 trilun dan 0.93 trilun.
6.2. Pemanfaatan Output Sektor Produktif di Jawa Barat
Tabel 3 menampilkan tingkat pemanfaatan output berbagai sektor produktif di Jawa Barat. Berdasarkan pada tabel 3 teridentifikasi bahwa output sektor pertanian di Jawa Barat yang telah dimanfaatkan 100 persen oleh kegiatan perekonomian di Jawa Barat. Begitupun dengan output sektor industri manufaktur, bangunan/konstruksi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hanya output sektor jasa yang baru termanfaatkan sebesar 97 persen. Sub sektor yang termasuk ke dalam sektor ini adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa lainnya termasuk jasa pemerintah, jasa pendidikan dan jasa sosial lainnya.Tabel 3. Tingkat Pemanfaatan Output Sektor Produktif, Jabar
|
Sektor Produktif |
Nilai Output, 2002 |
Sisa (miliar rupiah) |
Tingkat Pemanfaatan (%) |
|
Pertanian |
5161,07 |
0 |
100 |
|
Industri Manufaktur |
131456,00 |
0 |
100 |
|
Bangunan/Konstruksi |
8961,00 |
0 |
100 |
|
Perdag, Hotel & Restoran |
8653,42 |
0 |
100 |
|
Jasa-Jasa |
20108,60 |
547.757324 |
97 |
6.3. Pencapaian Target Kebijakan Fiskal, Ketenagakerjaan, Investasi dan Ekspor
Tabel 4 menampilkan target-target dari tujuan yang belum tercapai atau yang telah melebihi target.Tabel 4. Pencapaian Target Kebijakan Fiskal, Ketenagakerjaan, Investasi dan Ekspor (miliar rupiah)
|
Target |
DU/DO |
|
Penyerapan TK |
0 |
|
Investasi |
36 199.68750 |
|
Permintaan ekspor |
12 355.72265 |
|
Surplus/Defisit Anggaran Pemerintah |
-12 765.18066 |
Keterangan :
DU = target yang tidak tercapai (-)
DO = target yang berlebih (+)
Hasil estimasi dalam tabel 6 menunjukkan hal yang menggembirakan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikemukakan bahwa target penyerapan tenaga kerja di Provinsi ini mampu tercapai. Selain itu terdapat kelebihan dalam target investasi dan permintaan ekspor. Penanaman modal atau investasi yang melebihi target di Provinsi Jawa Barat sebesar 36.199 triliun dan ekspor berbagai komoditi yang melebihi target sebesar 12.36 triliun rupiah.
Sementara itu, dari sisi kebijakan anggaran nampak bahwa terdapat kekurangan penerimaan APBD Jawa Barat sebesar 12.77 miliar rupiah. Dengan perkataan lain selama ini pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan kebijakan defisitnya untuk memacu roda perkonomian Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan juga bahwa pemerintah menggunakan kebijakan fiskal eskpansioner yang hasilnya terihat bahwa target penyerapan tenaga kerja dapat terpenuhi.
6.4. Analisis Ekonomi Jawa Barat
Mencermati hasil-hasil estimasi yang diinterpretasikan dalam sub bab sebelumnya terlihat bahwa kinerja sektor produktif dan secara langsung maupun tidak langsung kinerja pemerintah dapat dinyatakan baik. Pernyataan ini di dukung oleh banyaknya target yang tercapai terutama target penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja merupakan akar persoalan perekonomian. Dengan terserapnya tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi, maka dapat mendorong kenaikan output sektor produktif di Jawa Barat yang secara simultan meningkatkan dan mengembangkan pemerataan pendapatan bagi penduduk usia kerja atau angkatan kerja. Namun, kelemahan model ini tidak mengukur secara eksplisit tercapainya target pengurangan pengangguran. Namun demikian, secara sebaliknya dengan meminimisasi target penyerapan tenaga kerja yang tidak tercapai sekurang-kurangnya dapat mewakili isu tersebut.
Selama ini isu kekurangan modal di kalangan pengusaha mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi agar mampu menyerap investasi dalam kegiatan produktif di Jawa Barat. Hasil estimasi menunjukkan terdapat kelebihan investasi masuk dari yang direncanakan. Berdasarkan hasil survey yang belum di publikasikan, ternyata banyak pengusaha kecil dan menengah yang mengembangkan usahanya dengan investasi yang bersumber dari keuntungannya dan modal keluarga. Tentu saja ini merupakan perilaku yang positif. Setiap keuntungan dan direinvestasikan akan memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, seperti yang diprediksi oleh Lewis. Karenanya, dengan tercapainya target penyerapan tenaga kerja dan investasi ini, yang mana keduanya merupakan input dalam kegiatan produktif, maka secara simultan pula dapat meningkatkan output sektor produktif di Jawa Barat. Berdasarkan studi sebelumnya, investasi tersebut hendaknya divariasikan sesuai dengan karakteristik sektoralnya. Menurut Dariah dan Sundaya (2005), pertama, investasi di sektor pertanian hendaknya diarahkan pada perbaikan sistem pasar, terutama untuk mengurangi dominasi pengusaha pertanian yang mampu mengatur harga. Investasi lainnya disektor pertanian hendaknya diarahkan untuk pembangunan sumberdaya manusianya, dalam hal ini adalah petani, melalui intensitas kegiatan – kegiatan penyuluhan.
Kedua, bentuk investasi untuk pengembangan sektor industri makanan dan minuman adalah riset diversifikasi utilisasi produk-produk pertanian menjadi makanan olahan yang semakin beragam. Apalagi Jawa Barat khususnya Bandung sudah memiliki image sebagai pusat jajanan dan ragam makanan yang enak. Dan seyogianya hasil riset tentang utilisasi produk-produk pertanian menjadi makanan olahan yang semakin beragam dapat diterapkan di perdesaan, selain dekat dengan bahan baku, juga diharapkan akan menjadi stimulan untuk berkembangnya ekonomi perdesaan. Jika ini bisa diimplementasikan, sesuai hasil simulasi secara langsung akan mendorong berkembangnya sektor pengangkutan dan telekomunikasi.
Ketiga, untuk sektor sektor perdagangan adalah penataan kawasan perdagangan yang tepat dan optimal. Ini adalah bentuk investasi fisik yang diharapkan akan menjadi insentif besar untuk terjadinya peningkatan transaksi jual beli karena baik penjual maupun pembeli merasa lebih nyaman dan aman.
Keempat, bentuk investasi untuk pengembangan sektor bangunan adalah diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang mendesak untuk disediakan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong berkembangnya sektor ekonomi yang dilansir berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Tepatnya apa, perlu kajian berikutnya.
Dan terakhir, bentuk investasi untuk pengembangan sektor jasa yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani lebih baik diprioritaskan pada inovasi kelembagaan diantaranya pembentukan dan penyebarluasan lembaga penyuluhan di perdesaan melalui sistem yang menarik buat calon penyuluh yang akan terlibat. Sedangkan yang lainnya identik dengan usulan sebelumnya seperti mengembangkan lembaga kerjasama diantara petani dan mengembangkan pasar lelang yang bisa diakses oleh lembaga petani secara langsung.
Dengan meleibihinya target ekspor yang teah ditetapkan, hal ini juga memberikan devisa bagi pemerintah sebagai salah satu sumber dana pembangunan lebih lanjut. Ditambah dengan kebijakan fiskal yang ekspansioner, maka semakin memungkinkan target-target sebelumnya tercapai. Biasanya kebijakan fiskal ekspansioner mampu mendorong tumbuhnya pendapatan atau produk domestik regional bruto yang sekaligus mendorong terserapnya angkatan kerja ke dalam kegiatan produktif.
Selanjutnya, jika mencermati nilai sisa output dalam perekonomian Jawa Barat, nampak bahwa hampir seluruh output dapat dimanfaatkan secara optimal, terbukti dengan tidak adanya sisa output dalam sektor produktif tersebut, kecuali sektor jasa-jasa. Di sektor ini nilai output yang tersisa hanya sekitar 3 persen, dengan perkataan lain 97 persen outputnya telah dimanfaatkan dalam roda kegiatan ekonomi Jawa Barat.
7. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
[1] Output sektor pertanian, industri manufaktur, bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa – jasa masing-masing harus mengalami kenaikan sebesar 1.29 miliar, 0.8 miliar, 7.75 miliar, 0.93 miliar dan 1.016 miliar rupiah untuk memenuhi keempat target yang ditetapkan.
[2] Output sektor pertanian, industri manufaktur, bangunan/konstruksi, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran telah dimanfaatkan 100 persen, hanya sektor jasa-jasa yang outputnya dimanfaatkan oleh kegiatan perekonomian sebesar 97 persen.
[3] Dilihat dari pencapaian target, sub bab 6.3 menunjukkan bahwa target penyerapan tenaga kerja dapat dicapai oleh perekonomian Jawa Barat, sedangkan investasi dan permintaan ekspor berbagai komoditi mampu melebihi target. Dan disimpulkan pula bahwa pemerintah menggunakan strategi kebijakan fiskal ekspansioner yang dibuktikan dengan adanya anggaran pemerintah yang belum tercapai sebesar 12.77 milyar rupiah.
Daftar Pustaka
Arief, S. 1996. Teori Ekonomi Makro Lanjutan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Branson, W, H. 1989. Macroeconomic Theory and Policy. Third Edition. Harper and Row Publisher, Singapore. DepKeu. 2001. Mempertahankan Kelangsungan Anggaran Negara. Tim Asistensi Menteri Keuangan, Jakarta.
Dariah dan Sundaya. 2004. Kajian Sektor-Sektor Ekonomi yang Berdampak Signifikan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin di Jawa Barat (Pendekatan Social Accounting Matrices). dipresentasikan dalam Seminar BAPPEDA Jawa Barat Bandung. 15 Desember 2005
Dumairy, 1997. Perekonomian Indonesia. Penerbit Airlangga, Jakarta
Nasendi dan Anwar, 1985. Program Linier dan Dan Variasinya. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
Taha, H. 1997. Operations Research an Introduction Sixth Edition. Prentice-Hall International. London.
[1] Staf Pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Unisba.
